Visi & Misi

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo


Visi

Menjadi fakultas hukum yang unggul di Indonesia dalam menghadapi era tantangan global, untuk menghasilkan lulusan yang cerdas komprehensif dalam pengembangan ilmu hukum profesional sebagai yuris dengan semangat pemberdayaan wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan pada tahun 2025.

Misi

Tujuan

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

Tujuan umum pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Untuk mewujudkan tujuan umum tersebut di atas dan berbagai bentuk penyebaran atau implementasi misi yang telah ditetapkan. Tujuan strategis Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dirumuskan berdasarkan hierarki dalam tridharma dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan adalah sebagai berikut:

Kode Tujuan Strategis
TS1 Tersedia layanan pendidikan bermutu, relevan dan berdaya saing
TS2 Tercapai peningkatan kualitas  penelitian dan pengabdian yang memiliki daya saing
TS3 Tersedia sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan
TS4 Tercapai peningkatan prestasi mahasiswa dalam kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, kewirausahaan, penalaran, serta olahraga di tingkat nasional
TS5 Tersedia sarana dan prasarana kampus yang nyaman, aman dan berwawasan lingkungan
TS6 Terbangun sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik secara menyeluruh di fakultas

Struktur Organisasi

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

stry

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.